Breaking News
Kumpulan informasi aktual seputar peristiwa penting yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi isu politik, kebijakan pemerintah, bencana, dan dinamika sosial masyarakat.
Klik Disini Klik Disini Klik Disini Klik Disini

Pemuda Pancasila Sentil Kemendagri: Kami Punya Historis, Jangan Disamaratakan

Pemuda Pancasila Minta Pemerintah Lakukan Pembinaan Jika Dianggap Meresahkan

Menjelang Mubes Pemuda Pancasila 2025, Japto Soerjosoemarno Tetap Kuat - |  Jujur - Kontruktif - Beretika
Pemuda Pancasila Sentil Kemendagri: Kami Punya Historis, Jangan Disamaratakan

Info Pontianak. Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, meminta pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) jika dianggap meresahkan, alih-alih melakukan pelarangan atau generalisasi terhadap seluruh ormas.

Pernyataan ini disampaikan Arif menanggapi kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang ormas menggunakan atribut atau seragam yang menyerupai milik TNI dan Polri.

“Kalau memang dianggap meresahkan, tinggal bagaimana pembinaan dari pemerintah terhadap kami. Kita ini kan dilindungi undang-undang, ada hak untuk berserikat dan berkumpul,” ujar Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Arif menekankan bahwa keberadaan Pemuda Pancasila telah diakui secara hukum dan memiliki sejarah panjang dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, dia meminta agar pendekatan pemerintah terhadap ormas lebih diarahkan pada pembinaan dan sinergi, bukan hanya pembatasan.

“Masalahnya sekarang, kita juga perlu pembinaan dari pemerintah supaya bisa bersinergi dengan program-program nasional. Kami siap jika diajak kerja sama untuk kebaikan,” sambungnya.

Baca Juga : Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Umm

Ormas Harus Dipantau, Bukan Disamaratakan

Lebih lanjut, Arif menyoroti menjamurnya ormas di Indonesia. Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas maraknya pendirian ormas, dan meminta pemerintah agar lebih ketat dalam pemberian izin.

“Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin ormas. Harus jelas, punya struktur dari pusat sampai ke tingkat ranting, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan,” jelas Arif.

Menurutnya, tidak semua ormas bisa disamakan. Ia menegaskan bahwa perlu ada verifikasi dan evaluasi berkala terhadap aktivitas ormas, agar jelas kontribusinya terhadap masyarakat dan negara.

“Jangan disamaratakan. Pemerintah harus mengevaluasi setiap ormas. Apa kontribusinya? Apa yang sudah dilakukan?” tegasnya.

Arif juga mengingatkan bahwa Pemuda Pancasila memiliki latar historis yang tidak bisa diabaikan. Bersama organisasi seperti FKPPI dan Pemuda Panca Marga, PP pernah menjadi bagian dari “keluarga besar ABRI”, karena banyak anggotanya yang berasal dari latar belakang militer dan pejuang.

“Kami punya historis. Dulu kita bersama FKPPI dan Pemuda Panca Marga dikenal sebagai keluarga besar ABRI. Ini tidak boleh dihapus begitu saja,” tutup Arif.

tokopedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *