Kabupaten Malang Fokus Dukung Kesehatan Masyarakat Dengan Dana Sebanyak Rp 96 Miliar
Kabupaten Malang Fokus Dukung Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 96 miliar, dan sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat sektor kesehatan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemkab Malang dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa dana DBHCHT akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur kesehatan, pengadaan alat medis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau layanan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu fokus utama dari penggunaan dana tersebut adalah penguatan layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di daerah terpencil. Banyak fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Malang yang membutuhkan perbaikan fisik dan perlengkapan medis dasar. Melalui dana ini, Pemkab ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar bisa diakses secara layak oleh masyarakat desa.
Pemerintah daerah menyadari bahwa mencegah penyakit lebih efisien dan efektif dibandingkan harus mengobati ketika sudah parah.
Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk mendanai layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan biaya ketika membutuhkan layanan medis. Pemkab Malang ingin memastikan bahwa kesehatan menjadi hak dasar setiap warga, bukan sekadar layanan eksklusif bagi yang mampu.
Kabupaten Malang Tingkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan
Menariknya, dana ini juga akan dipakai untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya akan mendapatkan pelatihan berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan terkini. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan tetap profesional dan sesuai standar.
Namun, proporsi terbesar tetap diperuntukkan bagi kesehatan, sesuai arahan dari pemerintah pusat.
Pemkab Malang berharap bahwa penggunaan DBHCHT secara tepat sasaran ini akan berdampak signifikan pada indeks kesehatan masyarakat. Dengan akses layanan yang lebih baik dan tenaga medis yang lebih kompeten, masyarakat diharapkan bisa menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi.
Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan DBHCHT tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab fiskal, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi penggunaan anggaran pun terus dijaga melalui pelaporan berkala kepada publik.